Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan
Finlandia
Kebijakan luar negeri dan keamanan
Finlandia berdasarkan atas hubungan Bilateral dan internasional yang baik,
peran yang kuat dalam Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) Uni
Eropa, kerjasama multilateral yang efektif, dan pertahanan nasional yang
kredibel. Garis kebijakan luar negeri dan keamanan Finlandia secara
esensial berdasarkan pada kebijakan luar negeri yang konsisten, memastikan
berfungsinya masyarakat dan mempromosikan keamanan dan kesejahteraan warga
negara, maupun pertahanan nasional yang kredibel, peran aktif sebagai negara
anggota Uni Eropa, dan berpartisipasi dalam pemgambilan keputusan internasional
melalui kerja-kerja di PBB dan organisasi-organisasi global maupun regional
lainnya.
Perlu
diketahui juga, pada awal tahun 1990-an, kebijakan luar negeri dan keamana Finlandia
telah berubah cukup drastis. Di dalam dokumen resmi negara, kebijakan
tradisional untuk bersikap netral telah diganti dengan frase: “komitmen politik
secara penuh terhadap integrasi Eropa” dan “tidak ada kerjasama militer”. Menurut
beberapa pakar, kebijakan luar negeri dan keamanan Finlandia yang berubah
dari timur ke barat ini adalah bagian dariaplikasi Finlandia untuk masuk sebagai
anggota Uni Eropa. Karena itu, setelah Finlandia menjadi anggota.
Uni Eropa kebijakan
luar negeri dan keamanannya sangat berubah drastis.Keanggotaan Uni Eropa, sebagai contoh, menantang
konsep kebijakan luar negeri Finlandia
dengan mengubah isu-isu sentral dalam kebijakan luar negeri Finlandia menjadi urusan internal Uni Eropa. Hal ini mempengaruhi
pembagian tugas untuk kebijakan luar negeri antara Presiden dan Perdana Menteri, dan juga menambah beban
politik kepada parlemen terkait kebijakan luar negeri. Dampak yang
lain dari keanggotaan Finlandia di Uni Eropa
adalah hubungannya dengan negara-negara Eropa lainnya menjadi lebih dekat.
Seperticontoh, hubungan bilateral dengan
Rusia sekarang telah berubah menjadi hubungan multilateral melalui Uni
Eropa.
Tujuan
utamanya adalah untuk memperkuat keamanan Finlandia dan pengaruhnya secara
internasional dan untuk mempromosikan kepentingan dalam negeri Finlandia
sendiri,mempertimbangkan faktor meningkatnya permintaan terhadap kerjasama
internasional. Kebijakan keamanan Finlandia dibuat berdasarkan kapabilitas
pertahanan yang kredibel.Finlandia mendukung upaya untuk memperkuat Uni Eropa
sebagai aktor dalam bidang kebijakan internasional dan ekonomi dunia.
Pengembangan dari hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti sesama
negara-negara Nordik, Rusia, dan negara-negara Baltik,adalah sangat penting.
Langkah-langkah dibuat untuk meningkatkan status dari wilayah LautBaltik dan
wilayah-wilayah utara dari Uni Eropa.
Sebagai Negara Anggota
Uni Eropa dan juga sebagai salah satu negara Nordic,Finlandia adalah bagian dari sebuah komunitas yang
berdasarkan nilai-nilai demokrasi,supremasi
hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu tujuan dari kebijakan luar negeri Finlandia adalah untuk
menekankan pada pentingnya nilai-nilai di atas bagi dunia
internasional. Atas pertimbangan itu Finlandia mempertimbangkan
bahwa perluasan dari NATO (North Atlantic Treaty Organization) telah
meningkatkan keamanan diwilayah Laut Baltik.
Melalui kebijakan untuk bermitra dan bertetangga yang baik, Uni Eropa berhasil
membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Eropa Timur dan wilayah Mediterania, yang sampai saat ini belum
memenuhi syarat untuk menjadi anggotaUni
Eropa. Norma-norma dan prinsip-prinsip umum yang ditentukan oleh Organisasi
untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa
(OSCE) dan Dewan Eropa telah meletakkan dasar atassemakin berkembang pesatnya dasar nilai yang
komprehensif secara keseluruhan di Eropa.
Perubahan yang terjadi
pasca berakhirnya era Perang Dingin mendukung stabilitas dan reformasi di negara-negara tetangga Finlandia.
Meningkatnya stabilitas di Rusia khususnya,
sangat penting bagi Finlandia. Finlandia sangat menghargai hubungan bilateral dan kerjasama praktis dengan Rusia, yang mana Rusia
sekarang telah menjadi mitra dagang terbesar
Finlandia. Finlandia memberikan kontribusi untuk kemitraan antara Uni Eropadengan Rusia, bertujuan untuk mendukung perkembangan
demokrasi dan ekonomi pasar Rusia,
yang diatur berdasarkan supremasi hukum.
Kerjasama antara Uni
Eropa dengan Amerika Serikat, di satu sisi, dan komitmen Amerika Serikat
kepada Eropa melalui NATO, di sisi yang lain, adalah hal yang penting bagi stabilitas eropa dan resolusi terhadap
masalah-masalah global, serta perkembangan. Masalah-masalah global dan
ancaman-ancaman lintas batas yang baru, seperti proliferasi senjata
pemusnah massa (WMD), terorisme, dan konlik-konflik regional, memilikidampak yang lebih besar terhadap keamanan dan
kesejahteraan Finlandia dibanding padamasa
lampau. Finlandia menekankan pada pentingnya kerjasama transatlantik danmendorong hubungan bilateral dengan Amerika Serikat,
dan juga melalui program Kerjasamauntuk
Perdamaian (PfP) dengan NATO.
Kesimpulan :
Politik luar negeri suatu negara
sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri
yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional.
Politik luar negeri sebuah negara juga sangat mencerminkan
national interest atau faktor
domestik dari negara yang bersangkutan.
Demikian
pula halnya dengan kebijakan luar negeri Finlandia yang tidak terlepas dari
pengaruh beberapa faktor, hubungan bilateral dan internasional yang baik,
peran yang kuat dalam Kebijakan Luar Negeri danKeamanan Bersama (CFSP) Uni
Eropa, kerjasama multilateral yang efektif, dan pertahanan nasional yang
kredibel.
Saran :
Oleh karena itu,
pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas
mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungannegara-negara sahabat serta badan-badan internasional
bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus
mengupayakan pulihnya kepercayaan internasionalterhadap
tekad dan kemampuan Pemerintahan baru untuk mengatasi krisis multidimensionalyang sedang Indonesia hadapi saat ini. Dalam kaitan
ini yang perlu diwaspadai adalahmunculnya
pertentangan persepsi di antara komponen-komponen bangsa mengenai berbagai
isu nasional yang bukan hanya
memperburuk citra Indonesia di mata dunia, bahkan dapatmengancam keutuhan
bangsa.