Entri Populer

Jumat, 24 April 2015

Konflik Ekonomi Global Pertahanan Politik dan Multistakeholder Governance






Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Finlandia

Kebijakan luar negeri dan keamanan Finlandia berdasarkan atas hubungan Bilateral dan internasional yang baik, peran yang kuat dalam Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) Uni Eropa, kerjasama multilateral yang efektif, dan pertahanan nasional yang kredibel. Garis kebijakan luar negeri dan keamanan Finlandia secara esensial berdasarkan pada kebijakan luar negeri yang konsisten, memastikan berfungsinya masyarakat dan mempromosikan keamanan dan kesejahteraan warga negara, maupun pertahanan nasional yang kredibel, peran aktif sebagai negara anggota Uni Eropa, dan berpartisipasi dalam pemgambilan keputusan internasional melalui kerja-kerja di PBB dan organisasi-organisasi global maupun regional lainnya.

Perlu diketahui juga, pada awal tahun 1990-an, kebijakan luar negeri dan keamana Finlandia telah berubah cukup drastis. Di dalam dokumen resmi negara, kebijakan tradisional untuk bersikap netral telah diganti dengan frase: “komitmen politik secara penuh terhadap integrasi Eropa” dan “tidak ada kerjasama militer”. Menurut beberapa pakar, kebijakan luar negeri dan keamanan Finlandia yang berubah dari timur ke barat ini adalah bagian dariaplikasi Finlandia untuk masuk sebagai anggota Uni Eropa. Karena itu, setelah Finlandia menjadi anggota.

Uni Eropa kebijakan luar negeri dan keamanannya sangat berubah drastis.Keanggotaan Uni Eropa, sebagai contoh, menantang konsep kebijakan luar negeri Finlandia dengan mengubah isu-isu sentral dalam kebijakan luar negeri Finlandia menjadi urusan internal Uni Eropa. Hal ini mempengaruhi pembagian tugas untuk kebijakan luar negeri antara Presiden dan Perdana Menteri, dan juga menambah beban politik kepada parlemen terkait kebijakan luar negeri. Dampak yang lain dari keanggotaan Finlandia di Uni Eropa adalah hubungannya dengan negara-negara Eropa lainnya menjadi lebih dekat. Seperticontoh, hubungan bilateral dengan Rusia sekarang telah berubah menjadi hubungan multilateral melalui Uni Eropa.

Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keamanan Finlandia dan pengaruhnya secara internasional dan untuk mempromosikan kepentingan dalam negeri Finlandia sendiri,mempertimbangkan faktor meningkatnya permintaan terhadap kerjasama internasional. Kebijakan keamanan Finlandia dibuat berdasarkan kapabilitas pertahanan yang kredibel.Finlandia mendukung upaya untuk memperkuat Uni Eropa sebagai aktor dalam bidang kebijakan internasional dan ekonomi dunia. Pengembangan dari hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti sesama negara-negara Nordik, Rusia, dan negara-negara Baltik,adalah sangat penting. Langkah-langkah dibuat untuk meningkatkan status dari wilayah LautBaltik dan wilayah-wilayah utara dari Uni Eropa.

Sebagai Negara Anggota Uni Eropa dan juga sebagai salah satu negara Nordic,Finlandia adalah bagian dari sebuah komunitas yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi,supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu tujuan dari kebijakan luar negeri Finlandia adalah untuk menekankan pada pentingnya nilai-nilai di atas bagi dunia internasional. Atas pertimbangan itu Finlandia mempertimbangkan bahwa perluasan dari NATO (North Atlantic Treaty Organization) telah meningkatkan keamanan diwilayah Laut Baltik. Melalui kebijakan untuk bermitra dan bertetangga yang baik, Uni Eropa berhasil membangun hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Eropa Timur dan wilayah Mediterania, yang sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk menjadi anggotaUni Eropa. Norma-norma dan prinsip-prinsip umum yang ditentukan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Dewan Eropa telah meletakkan dasar atassemakin berkembang pesatnya dasar nilai yang komprehensif secara keseluruhan di Eropa.

Perubahan yang terjadi pasca berakhirnya era Perang Dingin mendukung stabilitas dan reformasi di negara-negara tetangga Finlandia. Meningkatnya stabilitas di Rusia khususnya, sangat penting bagi Finlandia. Finlandia sangat menghargai hubungan bilateral dan kerjasama praktis dengan Rusia, yang mana Rusia sekarang telah menjadi mitra dagang terbesar Finlandia. Finlandia memberikan kontribusi untuk kemitraan antara Uni Eropadengan Rusia, bertujuan untuk mendukung perkembangan demokrasi dan ekonomi pasar Rusia, yang diatur berdasarkan supremasi hukum.

Kerjasama antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat, di satu sisi, dan komitmen Amerika Serikat kepada Eropa melalui NATO, di sisi yang lain, adalah hal yang penting bagi stabilitas eropa dan resolusi terhadap masalah-masalah global, serta perkembangan. Masalah-masalah global dan ancaman-ancaman lintas batas yang baru, seperti proliferasi senjata pemusnah massa (WMD), terorisme, dan konlik-konflik regional, memilikidampak yang lebih besar terhadap keamanan dan kesejahteraan Finlandia dibanding padamasa lampau. Finlandia menekankan pada pentingnya kerjasama transatlantik danmendorong hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, dan juga melalui program Kerjasamauntuk Perdamaian (PfP) dengan NATO.

Kesimpulan :
Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Politik luar negeri sebuah negara juga sangat mencerminkan national interest atau faktor domestik dari negara yang bersangkutan.
Demikian pula halnya dengan kebijakan luar negeri Finlandia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, hubungan bilateral dan internasional yang baik, peran yang kuat dalam Kebijakan Luar Negeri danKeamanan Bersama (CFSP) Uni Eropa, kerjasama multilateral yang efektif, dan pertahanan nasional yang kredibel.

Saran :

Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungannegara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasionalterhadap tekad dan kemampuan Pemerintahan baru untuk mengatasi krisis multidimensionalyang sedang Indonesia hadapi saat ini. Dalam kaitan ini yang perlu diwaspadai adalahmunculnya pertentangan persepsi di antara komponen-komponen bangsa mengenai berbagai isu nasional yang bukan hanya memperburuk citra Indonesia di mata dunia, bahkan dapatmengancam keutuhan bangsa.